Beberapa waktu yang lalu, sempat muncul sebuah gagasan untuk menghukum pelaku pedofilia dengan kastrasi atau pengebirian. Karena maraknya praktek pedofilia akhir-akhir ini lah yang membuat sebagian masyarakat menginginkan hukuman berat itu bagi pedofil. Pengebirian itu akan dilakukan secara kimiawi dengan obat-obat khusus, yaitu dengan cara menyuntikkan hormon wanita kepada pelaku pria, sehingga gairah seksnya turun. Gagasan ini menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo sendiri, lewat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, disebut-sebut setuju dengan usulan itu. Di lain pihak, ada beberapa orang –termasuk aktivis komnas perempuan- menganggap sanksi seperti itu termasuk kategori pelanggaran HAM. Kak Seto sendiri, seorang Dewan Penasihat Komnas Anak, kurang setuju dengan usulan itu, mengingat pedofilia adalah penyakit psikologis.
Di tengah-tengah perdebatan dan pro-kontra itu, pada hari Senin 14 Desember kemarin, seratusan Kiai berkumpul di Pondok Raudlotut Thalibin Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk menghadiri “Bahtsul Masa’il” yang difasilitasi pihak PWNU Jawa Tengah. Salah satu topik hangat yang dibahas ialah bagaimana Islam memandang hukuman kebiri seperti itu. Lewat esai ini, penulis ingin menyampaikan sedikit kisah jalannya diskusi dan adu argumen dalam Bahtsul Masa’il tersebut. Semua “substansi” analisis yang ada dalam esai ini adalah berdasarkan penuturan seorang Kiai muda aktivis Bahtsul Masa’il NU yang ikut hadir dan mewarnai jalannya “perang-kitab” diantara para kiai itu. Beliau bernama Kiai Muhammad Sokhi Ashadi, pengasuh Pondok Ngampel, Blora dan termasuk delegasi dari PCNU Blora.
Perlu diketahui, hukum asal mengebiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara biasa/tradisional dan kimiawi. Secara tradisional, hukumnya haram. Sedangkan secara kimiawi dapat dibagi menjadi dua: pertama ialah yang menghilangkan syahwat secara sementara, ini hukumnya makruh jika dilakukan sendiri. Jika dilakukan oleh orang lain, hukumnya menjadi haram. Kedua ialah yang sifatnya permanen, dan ini hukumnya haram. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukumnya jika kebiri kimiawi itu dijadikan hukuman/sanksi (ta’zir) oleh Imam (Pemerintah), berikut pemaparannya versi Bahtsul Masa’il NU.
Sesaat setelah Bahtsul Masa’il dimulai, semua PCNU diminta untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Ternyata hampir semua delegasi dari PCNU se-Jawa Tengah itu menyatakan boleh, dalam arti Pemerintah diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman berupa pengebirian secara kimiawi terhadap pelaku pedofilia atau pedofil. Hanya delegasi dari PCNU Kabupaten Blora yang menyatakan ke-tidak boleh-an (haram) untuk menjatuhkan hukuman seperti itu. Kedua pendapat ini, baik yang membolehkan ataupun yang mengharamkan, sebenarnya sama-sama tidak mempunyai ibarot (referensi teks) dari kitab-kitab al-mu’tabaroh. Dikarenakan kasus seperti ini termasuk permasalahan kontemporer yang belum dijelaskan secara spesifik oleh para ulama’ terdahulu.
Menurut pihak yang menyatakan boleh, hukuman seperti ini yang dalam istilah fiqh disebut “ta’zir” merupakan kewenangan penuh yang diberikan kepada Imam (Pemerintah). Sehingga apapun yang diputuskan oleh Imam terkait ta’zir –secara legal- boleh dieksekusi. Sedangkan menurut pihak yang mengharamkan, dalam hal ini adalah PCNU Blora, menyatakan bahwa dalam kitab-kitab fiqh Syafi’iyah disebutkan ada dua hal yang tidak boleh dijadikan objek/sasaran ta’zir. Dua hal itu ialah mengambil harta (ta’zir bil mal) dan mencukur jenggot. Hal ini mampu memberikan pengertian bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan objek ta’zir, atau dengan kata lain, tidak semua hal boleh dijadikan objek ta’zir.
Ta’zir bil mal tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan salah satu tujuan Syari’at Islam (Maqoshid Al-Syari’ah), yaitu menjaga harta (hifdz al-mal). Dalam sebuah hadits dinyatakan:
Di tengah-tengah perdebatan dan pro-kontra itu, pada hari Senin 14 Desember kemarin, seratusan Kiai berkumpul di Pondok Raudlotut Thalibin Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk menghadiri “Bahtsul Masa’il” yang difasilitasi pihak PWNU Jawa Tengah. Salah satu topik hangat yang dibahas ialah bagaimana Islam memandang hukuman kebiri seperti itu. Lewat esai ini, penulis ingin menyampaikan sedikit kisah jalannya diskusi dan adu argumen dalam Bahtsul Masa’il tersebut. Semua “substansi” analisis yang ada dalam esai ini adalah berdasarkan penuturan seorang Kiai muda aktivis Bahtsul Masa’il NU yang ikut hadir dan mewarnai jalannya “perang-kitab” diantara para kiai itu. Beliau bernama Kiai Muhammad Sokhi Ashadi, pengasuh Pondok Ngampel, Blora dan termasuk delegasi dari PCNU Blora.
Perlu diketahui, hukum asal mengebiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara biasa/tradisional dan kimiawi. Secara tradisional, hukumnya haram. Sedangkan secara kimiawi dapat dibagi menjadi dua: pertama ialah yang menghilangkan syahwat secara sementara, ini hukumnya makruh jika dilakukan sendiri. Jika dilakukan oleh orang lain, hukumnya menjadi haram. Kedua ialah yang sifatnya permanen, dan ini hukumnya haram. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukumnya jika kebiri kimiawi itu dijadikan hukuman/sanksi (ta’zir) oleh Imam (Pemerintah), berikut pemaparannya versi Bahtsul Masa’il NU.
Sesaat setelah Bahtsul Masa’il dimulai, semua PCNU diminta untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Ternyata hampir semua delegasi dari PCNU se-Jawa Tengah itu menyatakan boleh, dalam arti Pemerintah diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman berupa pengebirian secara kimiawi terhadap pelaku pedofilia atau pedofil. Hanya delegasi dari PCNU Kabupaten Blora yang menyatakan ke-tidak boleh-an (haram) untuk menjatuhkan hukuman seperti itu. Kedua pendapat ini, baik yang membolehkan ataupun yang mengharamkan, sebenarnya sama-sama tidak mempunyai ibarot (referensi teks) dari kitab-kitab al-mu’tabaroh. Dikarenakan kasus seperti ini termasuk permasalahan kontemporer yang belum dijelaskan secara spesifik oleh para ulama’ terdahulu.
Menurut pihak yang menyatakan boleh, hukuman seperti ini yang dalam istilah fiqh disebut “ta’zir” merupakan kewenangan penuh yang diberikan kepada Imam (Pemerintah). Sehingga apapun yang diputuskan oleh Imam terkait ta’zir –secara legal- boleh dieksekusi. Sedangkan menurut pihak yang mengharamkan, dalam hal ini adalah PCNU Blora, menyatakan bahwa dalam kitab-kitab fiqh Syafi’iyah disebutkan ada dua hal yang tidak boleh dijadikan objek/sasaran ta’zir. Dua hal itu ialah mengambil harta (ta’zir bil mal) dan mencukur jenggot. Hal ini mampu memberikan pengertian bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan objek ta’zir, atau dengan kata lain, tidak semua hal boleh dijadikan objek ta’zir.
Ta’zir bil mal tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan salah satu tujuan Syari’at Islam (Maqoshid Al-Syari’ah), yaitu menjaga harta (hifdz al-mal). Dalam sebuah hadits dinyatakan:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
Dari Abdullah ibn Umar, bahwasanya Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam pernah bersabda:
“Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah seorang syahid” (HR Abu Dawud, Nasa’i dan Tirmidzi, Hadits ini juga dinilai shohih oleh Tirmidzi).
Sedangkan larangan memberi sanksi berupa mencukur jenggot (ta’zir bi halqi al-lihyah) bukan karena haramnya mencukur jenggot, tetapi lebih disebabkan karena mencukur jenggot termasuk sesuatu yang intim (sangat pribadi), hanya boleh dilakukan atas kehendak sendiri. Sehingga, walaupun kita mengikuti pendapat yang menyatakan kemakruhan mencukur jenggot, ta’zir seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Kita tahu salah satu budaya Arab ialah seseorang yang tidak berjenggot dianggap orang yang rendah, hal ini dikarenakan jenggot menurut orang Arab termasuk simbol kemuliaan.
Oleh sebab itu, kita dapat menganalogikan dari alasan itu bahwa birai atau syahwat adalah sesuatu yang sangat pribadi, yang orang lain tidak boleh ikut-ikutan untuk mengganggu atau menghilangkannya. Maka tidaklah mengherankan jika Islam melarang praktek pengebirian (dalam banyak kasus). Seperti sabda Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam:
Sedangkan larangan memberi sanksi berupa mencukur jenggot (ta’zir bi halqi al-lihyah) bukan karena haramnya mencukur jenggot, tetapi lebih disebabkan karena mencukur jenggot termasuk sesuatu yang intim (sangat pribadi), hanya boleh dilakukan atas kehendak sendiri. Sehingga, walaupun kita mengikuti pendapat yang menyatakan kemakruhan mencukur jenggot, ta’zir seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Kita tahu salah satu budaya Arab ialah seseorang yang tidak berjenggot dianggap orang yang rendah, hal ini dikarenakan jenggot menurut orang Arab termasuk simbol kemuliaan.
Oleh sebab itu, kita dapat menganalogikan dari alasan itu bahwa birai atau syahwat adalah sesuatu yang sangat pribadi, yang orang lain tidak boleh ikut-ikutan untuk mengganggu atau menghilangkannya. Maka tidaklah mengherankan jika Islam melarang praktek pengebirian (dalam banyak kasus). Seperti sabda Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam:
لاَ إِخْصَاءَ فِي الإِسْلاَمِ (هق) عن ابن عباس
“Tidak ada pengebirian dalam Islam” (HR Baihaqi)
Nabi sendiri juga melarang praktek pengebirian, karena dalam pengebirian terdapat pembunuhan, seperti dalam redaksi Hadits dari Ibn Umar:
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ إخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ» ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ta’zir dengan pengebirian tidak diperbolehkan.
Kemudian jika ada pihak yang mengatakan: Ta’zir dengan membunuh saja diperbolehkan kenapa cuma kebiri malah tidak diperbolehkan?. Kita bisa membantahnya dengan fakta hukum bahwa walaupun membunuh itu diperbolehkan dalam ta’zir, tetapi menyiksa supaya mati itu dilarang. Misalnya menta’zir dengan tidak memberi makan supaya mati secara perlahan adalah diharamkan, begitu juga mengebiri yang termasuk siksaan yang luar biasa juga seyogyanya dilarang. Kita mungkin juga bisa mengkategorikan kebiri-kimiawi sebagai tindakan pemotongan anggota tubuh, karena kita tahu, orang yang telah dikebiri secara kimiawi seakan-akan kehilangan (fungsi) alat vitalnya.
Setelah proses adu argumen diantara dua kubu yang belum bisa mencapai kata sepakat, maka jawaban dikembalikan kepada Dewan Mushohhih, yang pada waktu itu terdiri dari empat Kiai senior. Ternyata diantara Dewan Moshohhih juga tidak terjadi kata sepakat. Dua diantaranya, yaitu KH. A’wani Sya’roni (Rembang) dan KH. Abi Jamroh (Jepara) menyatakan tidak boleh aliah haram, dua yang lain, KH. Ubaidulloh Shodaqoh (Semarang) dan KH. Roghib Mabrur berpendapat sebaliknya, yakni memperbolehkan.
Dari pemaparan di atas, barangkali bisa disimpulkan bahwa, jika pedofil dikategorikan pelaku zina (atau wathi dubur), maka hukumannya adalah had, yaitu diranjam bila termasuk kategori muhshon, atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun bila termasuk kategori ghoiru-muhshon. Akan tetapi, jika pedofil itu dimasukkan ke dalam sebatas mufakhodzah (permulaan zina), maka hukumannya adalah ta’zir. Kita harus tahu bahwa karakteristik dari ta’zir adalah:
1. Harus sesuai urutan dan berangsur-angsur, seperti daf’u la-sho’il
2. Hukumannya harus imbang dan sesuai dengan kesalahannya
3. Tidak boleh melampauhi hukum had.
Referensi (sebagian):
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) للشيخ أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد 1302هـ)
(قوله: لا بالدواء) معطوف على بالصوم: أي لا كسر حاجته بالدواء ككافور، بل يتزوج ويتوكل على الله، فإن الله تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف، فإن كسرها به، فإن قطع الشهوة بالكلية حرم، وإن لم يقطعها بالكلية بل يفترها كره. ومثل هذا التفصيل يجري في استعمال المرأة شيئا يمنع الحبل، فإن كان يقطع من أصله حرم، وإلا بأن كان يبطئه كره.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)
[فَصْلٌ] يُعَزَّرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَّارَةَ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ أَوْ تَوْبِيخٍ، وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ، وَقِيلَ إنْ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ لَمْ يَكْفِ تَوْبِيخٌ.
وَشَرْعًا: تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (يُعَزَّرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَّارَةَ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ، وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مَعَ الْقُدْرَةِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34] الْآيَةَ فَأَبَاحَ الضَّرْبَ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ فَكَانَ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى التَّعْزِيرِ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِي سَرِقَةِ الثَّمَرِ: إذَا كَانَ دُونَ نِصَابٍ غُرْمُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ: أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا فَاسِقُ يَا خَبِيثُ؟ فَقَالَ: يُعَزَّرُ.
(وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ شَرْعًا مُوكَلٌ إلَى رَأْيِهِ يَجْتَهِدُ فِي سُلُوكِ الْأَصْلَحِ لِاخْتِلَافِ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَرَاتِبِ النَّاسِ وَبِاخْتِلَافِ الْمَعَاصِي فَلَهُ أَنْ يُشْهِرَ فِي النَّاسِ مَا أَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ، وَيَجُوزُ لَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ دُونَ لِحْيَتِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُصْلَبَ حَيًّا، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا مِنْ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي يَوْمِيًّا وَيُعِيدُ إذَا أَرْسَلَ، وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشيخ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ) و حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي الأقهري (1087هـ)
وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ (بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ) غَيْرِ مُبَرِّحٍ (أَوْ صَفْعٍ) وَهُوَ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ أَوْ بَسْطِهَا (أَوْ تَوْبِيخٍ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ دُونَ سَنَةٍ فِي الْحُرِّ وَدُونَ نِصْفِهَا فِي ضِدِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا، أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ أَوْ حَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ فِي زَمَنِنَا لَا لِحْيَةٍ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ مَنْكُوسًا وَالدَّوَرَانِ بِهِ كَذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَهْدِيدِهِ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ، وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ صَلْبَهُ حَيًّا مِنْ غَيْرِ مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَيَّامِ، وَلَا يُمْنَعُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي لَا مُومِيًا خِلَافًا لَهُ، عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ بِكُلِّ مُعَزَّرٍ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَبِجِنَايَتِهِ، وَأَنْ يُرَاعِيَ فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّدْرِيجِ مَا مَرَّ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ فَلَا يَرْقَى لِمَرْتَبَةٍ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ إذْ لِلْإِمَامِ الْجَمْعُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ إنْ رَآهُ
(قَوْلُهُ: لَا لِحْيَةٍ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِحَلْقِهَا، قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ ع: هَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ لَا يُجْزِي فِي التَّعْزِيرِ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لَا يَجُوزُ بِحَلْقِ اللِّحْيَةِ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ وَفِي حَجّ: وَيَجُوزُ حَلْقُ رَأْسِهِ لَا لِحْيَتِهِ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: يَجُوزُ تَسْوِيدُ وَجْهِهِ اهـ.
قَالَ م ر: وَلَيْسَ عَدَمُ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ مَبْنِيًّا عَلَى حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ) أَيْ إذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ
- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي
وَيَجُوزُ بِإِرْكَابِ دَابَّةٍ نَحْوِ حِمَارٍ مَقْلُوبًا وَدَوَرَانِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَبِكَشْفِ رَأْسٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ، وَيُصْلَبُ دُونَ ثَلَاثٍ وَتَغْرِيبٍ دُونَ عَامٍ فِي الْحُرِّ، وَدُونَ نِصْفِهِ فِي الرَّقِيقِ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ حَلْقِ لِحْيَةٍ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّهُ يُكْرَهُ حَلْقُهَا لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَحَلْقُ رَأْسِ الْمَرْأَةِ كَاللِّحْيَةِ،
فَصْلٌ يُعَزَّرُ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ إلَخْ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنْهَا كَالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ الضَّرْبُ حِينَئِذٍ عَنْ أَدْنَى الْحُدُودِ نُقْصَانًا لَا يَبْلُغُ مَعَ الَّذِي ضُمَّ إلَيْهِ مِنْ أَلَمِ الْحَبْسِ، مَثَلًا أَدْنَى الْحُدُودِ ثُمَّ مِنْ الْأَنْوَاعِ الَّتِي يُعَزَّرُ بِهَا النَّفْيُ أَيْضًا، وَلَا يَجُوزُ حَلْقُ لِحْيَتِهِ وَفِي تَسْوِيدِ وَجْهٍ وَجْهَانِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْجَوَازِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَخْذِ الْمَالِ
0 comments:
Post a Comment